Reformasi Birokrasi

Dalam lima tahun kedepan presiden masih SBY, sebab hasil hitung cepat pemilu --yang biasanya jarang meleset-- sudah banyak dipublikasikan di berbagai media massa. Ini pertanda bahwa dalam lima tahun kedepan tidak ada terobosan besar dalam soal ekonomi politik di tanah air. SBY dan Boediono telah banyak diketahui orang kecepatannya dalam menyelesaikan masalah-masalah besar. Meskipun belum tentu juga demikian.

Saya berharap segera dilakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh di seluruh negeri. Sebagai swasta saya merasa sebal melihat PNS yang mondar-mandir di pasar di saat jam kerja. Bahkan menjemput anaknya yang SD pulang sekolah saat menjelang tengah hari. Pada berita koran kita juga sering membaca bahwa anggaran pembangunan yang seharusnya dapat menggenjot roda ekonomi di daerah tidak terserap lantaran lembamnya birokrasi.Menjengkelkan, sebab mereka selalu minta gaji dan tunjangan naik tapi kinerjanya sangat buruk. Saya selalu ingat pajak-pajak langsung dan tidak langsung yang harus dibayar oleh rakyat.

Bayangkan membeli barang kebutuhan sehari-hari kena pajak, makan minum dan rokok selalu kena pajak,pendek kata semua hal tidak ada yang luput dari pajak. Tapi uang tersebut sebagian besar dipakai untuk membayar orang-orang yang malas dan jauh dari semangat melayani.

Pemerintah pusat sekarang juga harus menghadapi hambatan otonomi daerah. Sebab, banyak hal yang sudah diagendakan oleh nasional mampet di daerah. Daerah juga banyak mengeluh tentang kewenangan mereka yang masih saja sangat kecil dibanding dengan berbagai kewajiban. Anda tentu setuju dengan saya bahwa kita sangat kecewa melihat akibat otonomi daerah yang digunakan secara serampangan sehingga pemerintah daerah setempat membuka izin tambang di pulau komodo.

Reformasi birokrasi adalah tantangan besar Indonesia kedepan. Lebih Bersih Lebih Baik Untuk Rakyat.